TNI Kerahkan Kapal Perang ke Perbatasan Filipina
Itu dilakukan sebagai langkah untuk menanggapi aksi penyanderaan terhadap WNI.
Ardi Mandiri : Sabtu, 16 April 2016 22:19 WIB
CNDnews - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan TNI mengerahkan dua kapal perang ke perbatasan Filipina menanggapi aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Saya sudah siapkan pasukan di darat, laut dan udara untuk mengambil tindakan di perbatasan Filipina," kata Panglima TNI saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu. Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa pada Jumat (15/4) sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI. "Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia. Terindikasi adalah kelompok Abu Sayaf tapi masih dalam penyelidikan," katanya. Ia mengatakan, sejak Jumat malam (15/4) TNI sudah mengerahkan dua kapal perang yakni, KRI Badau-841 dan KRI Slamet Riyadi-352 ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut. "Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina," tegasnya. Jenderal bintang empat ini menyebutkan, pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Malaysia untuk bersama-sama melakukan patroli bersama terkoordinasi. "Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Esklusif (ZEE), setelah itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang Malaysia," ujarnya. Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan cepat diperbolehkan melakukan penanganan. "Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan)," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini. Panglima TNI pun optimistis bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan perbatasan ketiga negara menjadi aman. "Saya akan melaksanakan koordinasi dengan Malaysia dan Filipina karena wilayah itu berbatasan dengan ketiga negara. Saat ini Filipina operasi besar-besaran di kepulauan Zulu. Kita tunggu saja," ujarnya. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui telah terjadi penyanderaan kembali terhadap empat WNI. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencermati langkah apa yang harus dilakukan. "Kita akan evaluasi dari waktu ke waktu sekarang krisis center sudah berjalan di bawah Polhukam dan kita memantau semua kegiatan itu. Kita lihat apakah politik atau tebusan-tebusan," jelasnya. Dalam pembicaraannya dengan Panglima TNI, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di perairan tersebut guna menghadapi masalah perompakan. "Untuk penyanderaan pertama, kita masih negosiasi oleh pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dulu, kita monitor dengan baik, kita tunggu Senin (18/4), tapi saya sampaikan negosiasi ini tidak bisa dilakukan dengan cepat," ucapnya. (Antara)
Share this
